Bercermin pada Transportasi Publik di Adelaide

Sudah hampir 2 bulan ini saya berada di Adelaide, Ibukota Negara Bagian Australia Selatan (South Australia). Ketika datang sekitar awal September 2008 lalu, saya betul-betul bingung sekaligus terkesan dengan sistem transportasi yang dikembangkan di kota ini. Bagaimana tidak, memakai jasa layanan transportasi publik sudah menjadi andalan saya sejak di Yogyakarta dengan Kopata-nya maupun di Jakarta dengan Trans-Jakarta atau Kopaja. Bukan hendak membandingkan, namun menikmati jasa transportasi publik di Adelaide bagi saya terasa lain.

Kebijakan transportasi publik di Adelaide diatur oleh lembaga pemerintah bernama Department for Transport, Energy and Infrastructure. Dalam departemen ini ada divisi transportasi publik yang bertanggungjawab terhadap tata kelola transportasi publik di Adelaide yang dikenal dengan nama Adelaide Metro (AM). Dalam penyediaan layanan transportasi publik, AM memiliki beberapa mitra seperti Trans Adelaide yakni A Government agency that provides the Adelaide Metro train and tram services.lembaga pemerintah yang menyediakan layanan kereta dan trem; Torrens Transit yang menyediakan layanan bis di jalur lingkar Timur dan Barat; SouthLink yang menyediakan layanan bis ke arah jalur lingkar Utara dan Selatan; serta Transitplus yang menyediakan layanan bis ke daerah perbukitan dan sekitarnya. Para mitra ini dikontrak untuk memberikan jasa layanan selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan, tergantung pada kinerja dan kesepakatan nilai kontrak. Penilaian kinerja ini dilihat dari berbagai aspek; harga tiket yang diberikan, kepuasan dan keamanan penumpang serta manajemen infrastruktur (www.adelaidemetro.com.au/ diakses pada 28 Oktober 2008).

Sejauh pengalaman saya memakai transporasti publik di Adelaide, setidaknya ada 3 jenis moda transportasi publik yang lazim dikenal yaitu bis (807 buah), kereta (94), dan trem (15). Bisa dikatakan, semua jenis transportasi ini terawat dengan baik dan memakai bahan bakar gas yang lebih murah dan ramah lingkungan.

Murah dan Efisien

Rata-rata penduduk di Adelaide lebih suka menggunakan transportasi publik daripada kendaraan pribadi. George, 60 tahun, warga Australia asal Yunani yang telah 20 tahun lebih tinggal di Adelaide, mengaku lebih suka naik bis karena lebih murah, nyaman, dan relatif aman. “Saya memang punya mobil, tapi dengan naiknya harga bensin, menggunakan transportasi publik lebih efisien dan murah,” kata pria yang saya temui ketika sama-sama menunggu bis di sebuah halte di daerah Goodwood Road.

George hanya satu di antara ribuan warga kota Adelaide yang memilih menggunakan transportasi publik. Dengan kebijakan tiket konsesi, memakai jasa transportasi publik jelas lebih hemat. George memberi gambaran, jika memakai mobil, harga bensin per liter sekitar $ 1,45. Belum lagi biaya parkir yang biasanya dihitung per jam.

Pemerintah membuat kebijakan tiket konsesi bagi pelajar dan mahasiswa (termasuk mahasiswa internasional), pensiunan, veteran perang maupun orang tua. Dengan tiket konsesi ini, kita cukup membayar separo harga dari tiket normal. Sistem tiket ini dikenal dengan nama metroticket, sebuah sistem otomatis yang menggunakan strip magnetik untuk mengetahui berapa kali digunakan dan validasi jam penggunaan. Tiket ini bisa dibeli di kantor pos atau toko yang ditunjuk. Menariknya, hanya dengan membeli satu tiket, kita bisa bepergian dengan beragam jenis moda transportasi publik yang ada (bis, kereta dan trem) tanpa harus membeli tiket lagi selama dua jam. Artinya, jika kita masuk ke salah satu jenis transportasi publik pada jam 9 pagi, maka kita tidak akan terkena biaya apapun untuk bepergian hingga jam 11 pagi pada hari yang sama.

Ada tiga jenis tiket yang dikenal yakni singletrip (sekali perjalanan), multitrip (sepuluh perjalanan) dan daytrip (tiket harian). Data tahun 2005-2006 di situs Adelaide Metro menunjukkan, mayoritas penumpang menggunakan multitrip (71%) dan hanya 22 persen yang memilih menggunakan singletrip. Pilihan untuk mengunakan tiket multitrip memang beralasan. Untuk tarif normal, kita dikenakan biaya $ 15.30 jika melakukan perjalanan pada Senin-Jumat pada jam 9 pagi hingga 3 sore. Adapun tarif konsesinya hanya $ 7.30. Tiketnya berwarna hitam.

Jika kita hendak bepergian selain waktu tersebut dan pada Sabtu-Minggu, maka tarif normalnya adalah $ 27.80 dan jika menggunakan tarif konsesi hanya sebesar $ 13.80. Tiketnya berwarna merah. Untuk jenis multitrip ini bisa digunakan kapan saja selama 10 kali perjalanan, tergantung pemakaian kita. Bandingkan dengan harga singletrip yang mencapai $ 2.10 untuk harga konsesi atau $ 4.20 untuk non-konsesi.

Setiap tiket dimasukkan ke kotak yang disebut validator machine. Jangan coba memasukkan tiket yang sudah kadaluarsa atau tiket konsesi padahal kita tidak masuk dalam kategori tersebut. Jangan pula tidak memasukkan tiket sama sekali. Jika kebetulan ada pemeriksaan dan kita melakukan pelanggaran, dendanya sangat tinggi.

Jangan bayangkan ada semacam kondektur di angkutan publik. Setiap bis hanya ada satu sopir. Bila hendak naik bis, kita cukup berdiri di dekat halte dan melambaikan tangan. Jika hendak berhenti, kita cukup memencet bel yang ada di hampir tiap kursi dan sopir akan berhenti di halte berikutnya.

Tepat Waktu dan Aman

Sistem transportasi publik di Adelaide terencana baik dan dijalankan secara profesional. Setiap bis punya jadwal yang ditentukan sedemikan rupa di tiap haltenya. Artinya, kita cukup mengetahui jadwal bis melewati halte tempat kita menunggu. Misalnya, saya hendak ke Central Market di kota. Salah satu bis yang menuju ke sana bernomor 199. Bis itu akan melewati Halte 26 detak rumah saya pukul 9 pagi. Nah, kita cukup menunggu bis pada jam tersebut. Pemerintah menjamin jadwal bis tak akan jauh melenceng. Keterlambatan maksimal hanya 15 menit. Pemerintah merilis informasi jadwal dan rute bis di internet maupun melalui leaflet yang disediakan gratis di tempat-tempat umum.

Di Adelaide, menjadi lelaziman untuk mendahulukan orang tua, orang cacat, ibu hamil maupun ibu yang membawa anak ketika kita akan menaiki bis. Jika ada orang dengan kategori tersebut, sang sopir segera akan memiringkan bis agar mereka bisa naik dengan nyaman dan aman. Tak hanya itu, orang tua atau difabel juga mendapat tempat duduk di bagian depan yang lebih longgar. Penumpang difabel dengan kursi roda diberi tempat khusus agar tetap bisa duduk di kursi rodanya sendiri.

Bis di kota ini dilengkapi kamera guna mencegah terjadinya kejahatan. Di beberapa halte utama, pemerintah juga memasang kamera pengawas agar penumpang tak takut bepergian hingga larut malam. Suatu kali saya pernah bepergian dan berhenti di sebuah halte di pinggiran kota, Klemzig Station namanya. Di stasiun ini, kamera pengawas memantau segala aktivitas yang ada selama 24 jam. Selain itu, stasiun-stasiun di Adelaide juga menyediakan lahan parkir agar warga dari luar kota bisa memarkir mobil dan berganti dengan transportasi publik.

Menariknya lagi, Adelaide Metro juga menyediakan layanan bis dan trem gratis yang berkeliling di tengah kota dan berhenti di tempat-tempat strategis seperti Victoria Square, Central Market, atau The South Australian Museum. Karena itu, jika ingin berkeliling kota, kita cukup menggunakan angkutan gratis yang disebut dengan city loop ini.

Modal Komitmen

Menilik sistem transportasi di Adelaide tersebut, terlihat bahwa pemerintah sedari awal telah berkomitmen untuk menciptakan jaringan transportasi publik publik yang aman, nyaman, dan murah. Dengan sistem ini, pemerintah mengajak warganya berhemat sekaligus menyelamatkan lingkungan. Menggunakan transportasi publik, demikian kampanye pemerintah, bisa menghemat uang hingga 10.000 dollar Australia dan mengurangi gas rumah kaca hingga 3,1 ton.

Sistem transportasi di Adelaide juga mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada pelajar dan mahasiswa, orang tua, veteran hingga pensiunan. Keamanan dan kenyamanan transportasi publik membuat orang berpikir ulang untuk memakai mobil ketika bepergian. Jika ada komitmen dan kemauan dari pemerintah, menghadirkan model transportasi publik ala Adelaide di kota-kota di Indonesia rasanya bukan mimpi.

bisa dilihat di;
http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f31_potensi.htm

Siang yang begitu panjang.....

Ketika masih duduk di bangku tsanawiyah dulu, tepatnya di madrasah Qudsiyyah-Kudus- sekira 16 tahun yang lalu, saya pernah mendapat pelajaran ilmu Falak atau ilmu Hisab. Dalam ilmu ini, saya tidak hanya belajar hitung menghitung waktu untuk menentukan awal waktu sholat maupun menghitung awal bulan hijriyah dengan beragam rumus dari kitab badi’at al-mitsal, tetapi juga mendapat teori untuk menghitung lama-pendeknya suatu siang atau malam dalam suatu hari.

Pernah suatu waktu, saya dan teman-teman diminta pak guru untuk menghitung lama-pendeknya waktu siang di suatu kota di Rusia. Yang terjadi saat itu adalah waktu siang tidak lebih hanya sekitar 6-7 jam. Kami pun mencoba membayangkan bagaimana jika harus berpuasa Ramadhan dengan kondisi dimana siang lebih panjang daripada malam. Karena hanya sekedar tugas dari pak guru, saya yang saat itu masih berumur belasan tahun dan tidak pernah bersentuhan langsung dengan kondisi dimana siang atau malam menjadi lebih panjang, tidak memiliki refleksi apapun terhadapnya. Apalagi implikasinya pada kehidupan yang lebih luas. Tentu, saya dan teman-teman hanya bisa berkata; ini pak hasil tugasnya. Ternyata siangnya lebih panjang daripada malamnya. Pak guru sendiri tidak banyak memberi penjelasan apa yang terjadi dengan suatu daerah dimana siang lebih panjang dan malam begitu pendek.
Tapi, 16 tahun kemudian, ketika saya sedang tinggal di Adelaide, ibukota negara bagian South Australia, mengalami kondisi dimana siang menjadi lebih panjang daripada malamya. Ya, itu terjadi pada hari Ahad, 5 Oktober 2008 lalu. Orang menyebutnya sebagai Daylight saving time. Sebagai pendatang baru di negerinya Kevin Rudd, tiba-tiba saja ada pemberitahuan bahwa putaran jam harus berputar lebih cepat 1 jam. Seumur-umur, baru kali ini ada perintah untuh mempercepat putaran jarum hingga 1 jam. Artinya, jam kita yang awalnya jam 12.00, langsung diminta berputar pada arah jam 1.

Si Raymond el Halou, kakek asal Lebanon yang tinggal serumah, bahkan sempat kelabakan ketika mau pergi ke gereja. Pasalnya, dia mengira masih jam 08.30 pagi, padahal sebetulnya sudah jam 09.30, waktu dimana dia harus bersiap pergi ke gereja. Untungnya, temannya sesama jamaah gereja segera datang dan membangunkannya. Ketika dia pulang dari gereja, dia bercerita kalau tidak hanya dia yang kelabakan dengan perubahan jam tersebut. Banyak jamaah gereja yang datangnya terlambat gara-gara daylight saving time ini. “Pemerintah Australia telah mengumumkan soal daylight saving time ini kepada warga baik lewat radio atau televisi,” kata Raymond kepadaku. Namanya orang, tetap saja ada lupanya. Al-insan mahal al-qotho' wa an-nisyan, kata orang arab.

Memang. Daylight saving time ini membuat waktu siang lebih lama daripada malam hari. Sebagai gambaran, waktu sholat maghrib saja baru tiba pukul 07.30 PM. Artinya, walau jam 7 malam, tapi matahari masih bersinar dengan santainya, dan baru tenggelam sekira setengah jam kemudian. Dan paginya, matahari ini akan muncul lebih awal.

Adanya Daylight saving time ini secara tidak langsung menjadi berkah bagi mereka yang bekerja di kebun, misalnya. Tak pelak, orang yang bekerja di kebun strawbery misalnya, dapat bekerja sejak jam 6 AM hingga 7 PM. 13 jam! Ya, karena pada jam 7 PM, matahari masih menyinari bumi. Karena itu, buah strawbery masih bisa dipetik.

Akan tetapi, hal ini tidak mengubah jam kerja di sektor formal. Walaupun pada jam 7 PM, matahari masih bersinar, warga tidak akan menambah jam kerja hingga matahari terbenam. Hal ini karena mereka mematok jam kerja rata-rata pada pukul 7/8 AM hingga 4/5 PM.
Ya, jika kembali Indonesia kelak, tentu saya bisa bercerita tentang negeri dimana siang bisa begitu panjang dan malam begitu pendek. Jika 16 tahun lalu hal ini baru sekedar hitungan teori dalam secarik kertas, saat ini saya mengalaminya sendiri.....

Jelajah Adelaide

Tak terasa sudah hampir 1 bulan di Adelaide, ibukota negara bagian South Australia. sejak mendarat pada hari kamis (28 Agustus) di Sydney lalu terbang ke Adelaide, tak terbayangkan jika saya sudah berkeliling ke beberapa wilayah terpencil di kota yang berpenduduk sekitar 1,2 juta. paling tidak, sesuai peta yang saya lihat, wilayah Adelaide bagian selatan dan utara sudah saya singgahi.

Tak heran jika nama-nama kayak Lobethal, Birdwood, Pooraka, Hanndroof atau One Tree Hill tiba-tiba menjadi akrab di telinga. Nama-nama seperti Kaliurang, jalan Magelang atau Denggung bahkan Ringinputih seperti lenyap dari memori. Dengan rencana 1,8 tahun tinggal di Adelaide, saya memang harus belajar mengenal Adelaide. Salah satu caranya dengan jalan-jalan tentunya. Sembari melihat keindahan kota Adelaide, baik wilayah kota maupun desanya. Yang saya cermati, baik wilayah desa maupun kotanya tidak terlalu jauh berbeda mencolok.

Ya, kesempatan ini tak saya sia-siakan untuk melihat dari dekat daerah "pedalaman" dari Adelaide. Hamparan padang rumput yang begitu luas banyak dimanfaatkan penduduk untuk beternak sapi atau biri-biri dan sebangsanya. Selain itu, jarak antara satu penduduk dan penduduk yang lain juga tidak terlalu padat. Hal ini memungkinkan tiap orang untuk memiliki lahan yang luas. Tidak heran jika satu orang penduduk hampir rata-rata memiliki rumah yang rada besar, lalu lahan untuk beternak dan terkadang juga kebun anggur atau strawberi. Tapi, untuk saat sekarang memang baru mau masuk musim semi, jadi kebun anggur, apel atau strawberi belum berbuah. Untuk musim dingin, antara Juni hingga September, biasanya para penduduk Adelaide memanfaatkannya untuk menanam pohon. Ya, semacam penghijauan atas lahan-lahan yang terlihat gundul. Oh ya, gundulnya hutan di Adelaide ini sebetulnya lebih banyak karena faktor alam. Artinya, banyak pohon yang tumbang karena terkena hembusan angin yang gede dan cuaca yang dingin banget. Jadi, tidak melulu karena ditebangi oleh manusia. Kalau ingat tebang menebang pohon di hutan, jadi ingat negeri sendiri, he he he...

Modal Awal 17 Juta (Sambung Cerita Radio Komunitas)

Selain itu, lanjut Sukoco, adanya radio sebagai media informasi adalah bagian dari pemenuhan hak informasi masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.Sukoco berkisah, ketika hendak mendirikan radio komunitas ini, pihaknya menggelar sarasehan warga. Hal ini dilakukan karena Sukoco ingin bahwa masyarakat tahu fungsi dan manfaat dari radio komunitas. Dengan pelibatan warga, Sukoco berharap warga merasa ikut memiliki.
Harapan Sukoco berbuah manis. Masyarakat bergotong royong membangun radio yang membutuhkan modal awal sebesar 17 juta. Masyarakat memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Setelah berhasil mengudara, pengelola radio komunitas ini akhirnya memutar siaran selama satu malam dan mendapat respon yang baik dari masyarakat.
Tiga bulan setelah radio di-launching, pemerintah pusat mengeluarkan UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang membagi siaran radio menjadi tiga; publik, komunitas, dan swasta. Dan radio Wiladeg akhirnya memilih menjadi radio komunitas.
Pada tahun 2005, PP No. 51 tahun 2005 tentang penyiaran baru dikeluarkan. Di dalam PP tersebut diatur bahwa kepemilikan radio komunitas harus dimiliki komunitas. Pemdes Wiladeg lalu mengusahakan legalitas radio tersebut dengan bergabung di Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY), serta membuat akte notaris dengan biaya 100 ribu dan dukungan 250 orang jiwa. Sampai sekarang, kata Sukoco, keberadaan radio komunitas tetap terjaga meskipun pengelola radionya tidak digaji.
Untuk membiayai operasional radio komunitas tersebut, sejak tahun 2003 desa mengalokasikan dana APBDes sebesar 2,5 juta. Alokasi dana ini untuk membeli dan memperbaiki peralatan.
Radio komunitas di Wiladeg ini menggunakan 2,5 kilo dengan batasan mesin 50 watt, tinggi antene sekitar 32 meter, dan alat-alatnya adalah rakitan. Supaya tidak bertabrakan dengan frekuensi lain, pengelola radio memakai pengunci frekuensi. Kalau menabrak frekuensi TV, maka diperbaiki terlebih dulu dan radio komunitas of air terlebih dulu. ”Soal ijin regulasi, pengelola radio sudah ajukan ijin ke Komite Penyiaran Indonesia (KPI),” tegas Sukoco.
Pada kesempatan diskusi, ada beberapa pertanyaan yang diajukan peserta. Rasidi, misalnya, menanyakan lebih jauh soal program siaran wayang kulit dan wungon selapaman. Lalu Sukri menanyakan, apakah radio komunitas bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan politis, misalnya kampanye calon pejabat. Lain lagi dengan Iskandar. Ia bertanya soal bagaimana cara menumbuhkan kecintaan masyarakat pada radio komunitas.
Atas beragam pertanyaan tersebut, Sukoco memberi respon yang cukup hangat. Terkait wungon selapanan, Wungan adalah aktivitas begadang yang dilakukan secara rutin pada malam Jum’at Kliwon. Acaranya bukan hanya begadang tapi ada sarasehan budaya dan menampilkan budaya tradisional kerawitan. Pesertanya sekitar 150 orang. Pemdes Wiladeg berharap dengan adanya sarasehan ini muncul ide membuat Wiladeg sebagai desa budaya. Biaya untuk wungon selapanan ini sudah dianggarkan di APBDes yang mencapai 8-10 juta/tahun.
Soal pendengar radio, dengan setengah berkelakar, Sukoco menjawab bahwa pengelola radio komunitas di Wiladeg tidak mempunyai siaran radio yang tidak disukai masyarakat. “Ini karena acara yang ada adalah acaranya pendengar,” imbuh Sukoco. Artinya, format acara yang ditampilkan di radio komunitas memang dibuat oleh masyarakat. Itulah kenapa sampai sekarang radio ini tidak pernah berhenti bersiaran karena masyarakat sangat menyenangi siaran radio.
Program radio yang disusun sangat beragam. Ada program siaran musik baik lagu dangdut, lagu lama dan campur sari. Di sela-sela lagu tersebut bisa disisipkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat yang menyampaikan informasi ini tidak dipungut, misalnya ada informasi kehilangan barang.
Mengenai program siaran yang bersifat politis, misalnya kampanye calon, maka ini belum bisa diterima dan disiarkan di radio komunitas. Dengan catatan bahwa program siaran tersebut hanya dilakukan satu pihak saja. Kalau program kampanye dilakukan secara berbarengan, maka hal ini tidak dipermasalahkan. Sukoco menegaskan bahwa jika hanya untuk kepentingan satu calon saja, maka pemdes Wiladeg akan menolak. Maksud berbarengan ini tidak harus dalam waktu yang sama, tapi bisa bergantian. Yang penting setiap calon mendapat porsi yang sama.
Peran komunitas juga terlihat ketika pemilihan kepala desa atau kepala dukuh. Sistem yang dipakai adalah sistem komputerisasi. Salah satu data yang ditampilkan adalah angka kehadiran pemilih. Jadi, ketika penutupan pencoblosan, masyarakat tahu berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. ”Karena itu, masyarakat tidak akan dbohongi oleh panitia,” ujar Sukoco.
Ke depan, kata Sukoco, Pemdes Wiladeg yakin bahwa eksistensi radio komunitas akan semakin kuat. Di akhir pemaparan, Sukoco mengatakan bahwa hanya radio komunitas yang bisa menjawab kepentingan masyarakat dan komunitas.

Radio Komunitas di Wiladeg

Menjelang akhir tahun 2007 lalu, saya mendapat kesempatan jalan-jalan ke desa Wiladeg-Gunungkidul. Walau terletak di wilayah Gunungkidul yang rada jauh dari "peradaban", tapi soal kreasi dan inovasi yang dilakukan sangat mumpuni, salah satunya membuat radio komunitas untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa.
kehadiran saya di Wiladeg tidaklah sendirian. Bersama para camat dari Kab. Aceh Besar, saya mengajak mereka berdiskusi soal manfaat radio komunitas bagi masyarakat desa. simak kisahnya berikut ini. karena cukup panjang, saya buat cerita ini berseri.
Radio komunitas, biasanya dibuat sebagai sarana komunikasi diantara kelompok masyarakat. Pembicaraan yang terjadi tentu seputar kegiatan yang berlangsung pada kelompok masyarakat tadi. Dengan kata lain, radio komunitas telah berkembang menjadi arena untuk interaksi untuk berkomunikasi diantara kelompok masyarakat, baik sebagai sarana untuk mensosialisasikan aktivitas kelompok maupun untuk memecahkan persoalan yang terjadi di kelompok tersebut.
Dalam perkembangannya, radio komunitas tidak lagi hanya dimanfaatkan kelompok masyarakat. Ia juga dipakai pemerintah desa (Pemdes) sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa. Salah satunya adalah radio komunitas adalah yang dimiliki Pemdes Wiladeg-Gunungkidul. Oleh pemdes Wiladeg, radio komunitas ini bisa mengatasi kendala komunikasi di desa sekaligus dimanfaatkan untuk media partisipasi dan transparansi dinamika pemerintahan kepada warga desa.
Pertengahan Desember tahun silam, tepatnya 13 Desember 2007, IRE Yogyakarta dan pemerintah kabupaten Aceh Besar bekerjasama menggelar diskusi tentang konsep dan implementasi radio komunitas di desa Wiladeg-Gunungkidul-Yogyakarta.
Diskusi yang bertempat di kompleks pemerintahan desa Wiladeg-Karangmojo, kabupaten Gunungkidul-Yogyakarta ini diikuti oleh staf pemerintah desa Wiladeg, camat, sekretaris camat dan staf dari pemerintah kabupaten Aceh Besar dengan narasumber utama adalah Sukoco, kepala desa Wiladeg.
Dalam paparannya, Sukoco menjelaskan bahwa radio komunitas di Wiladeg mulai dirintis sejak tahun 2002 dengan bantuan seorang relawan bernama Kusuma. Adanya radio komunitas ini sangat efektif untuk mengkomunikasikan kepentingan pemerintah desa dan masyarakat.
Menurut Sukoco, ide pendirian radio komunitas ini dilandasi adanya pemikitan bahwa kehadiran radio komunitas di desa adalah sebagai bagian dari pemenuhan hak informasi masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. (Bersambung)